Tolak UU Omnibus Law, Mahasiswa dan Ormas di Ciamis Datangi DPRD

by -

Tolak UU Omnibus Law, Mahasiswa dan Ormas di Ciamis Datangi DPRD

CIAMIS – Ribuan Massa aksi unjuk rasa dari berbagai elemen Mahasiswa dan organisasi kemasyarakatan di kabupaten Ciamis meminta pencabutan UU Cipta Kerja, Jumat (09/10/2020). Aksi sempat kisruh hingga pagar Gedung DPRD Ciamis rusak, saat masa meminta Bupati dan ketua DPRD menemui mereka.

Tak berselang lama, Bupati dan Wakil Bupati Ciamis serta Ketua DPRD Nanang Pemana datang menemui massa aksi. Kericuhanpun terhenti.

Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya menyampaikan kesiapannya dan bersedia bersama-sama mahasiswa dan masyarakat Ciamis untuk menolak undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja.

“Saya juga bersedia menaruhkan jabatan saya, untuk mengusulkan kepada Presiden Republik Indonesia agar membatalkan dan menerbitkan Perppu pengganti undang-undang,” papar Herdiat di depan masa aksi.

Disampaikan Herdiat, dirinya menjadi bupati itu dipilih oleh mayarakat Kabupaten Ciamis. Kalau tidak membela dan tidak mendukung masyarakat Ciamis maka dirinya menjadi orang goblog.

“Apapun yang harus saya lakukan saya siap, termasuk jika harus datang ke Jakarta” tegasnya.

Herdiat meminta kepada masa aksi untuk menjaga ketertiban dan tidak melakukan aksi anarkis.

“Kita harus buktikan kalau Galuh itu tidak arogan. Galuh itu tidak brutal dan Galuh tahu sopan santun. Mari jaga fasilitas umum dan tidak merusaknya,” tegasnya.

Ketua DPRD Ciamis, Nanang Permana menyatakan sikap yang sama, DPRD Ciamis mendukung aksi mahasiswa dan masyarakat untuk membatalkan UU Omnibus Law.

“Atas nama pribadi dan DPRD, saya akan menyampaikan aspirasi mahasiswa menolak diundangkanya Omnibus Law Cipta Kerja” kata Nanang.

Bahkan sambungnya, ia sepakat dengan bupati akan mengantarkan aspirasi masyarakat Ciamis ke hadapan presiden dan suratnya sudah dipersiapkan.

Korlap Aksi, Aos Firdaus yang juga Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ciamis menyatakan akan terus mengawal proses penolkan tersebut hingga benar benar UU Omnibus Law dibatalkan melalui Perpu atau Judicial Reviuw.

“Dengan ditandatanganinya pakta integritas penolakan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja oleh bupati, serta ketua DPRD, maka kami bersama-sama organ mahasiswa dan ormas akan mengawal persoalan ini sampai ketingkat pusat,” pungkasnya. (Uju Suparman/nolduanews)