Duh! Tenaga Medis di RSU Ini Digaji Dibawah UMK

Rumah Sakit Umum Harapan Keluarga mengupah karyawannya dibawah UMK Sumedang. (Foto:Aminullah/NDNews)

SUMEDANG-Sejumlah karyawan di Rumah Sakit Umum (RSU) Harapan Keluarga yang berlokasi di Jalan Raya Bandung-Garut, tepatnya di Desa Cipacing, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang mengeluhkan upah rendah yang diterimanya tiap bulan.

Salah seorang perawat di rumah sakit tersebut menyebutkan, untuk karyawan tenaga medis seeperti dirinya manajemen RSU Harapan Keluarga hanya menggaji Rp1 juta/bulan.
Besaran gaji yang diterimanya ini jauh dari Upah Minimum Kabupaten (UMK) Sumedang 2017 diatas Rp2. 4 juta/bulan.

“Betul, sejak berdiri empat tahun lalu, tenaga medis seperti kami ini hanya digaji Rp1 juta/bulan dengan status karyawan kontrak. Saat perpanjangan kontrak pun tidak ada klausul kenaikan gaji. Kami sering mengeluhkan hal ini ke manajemen tapi jawabannya hanya sebatas kemampuan perusahaan saat ini baru bisa menggaji sebesar itu,” ujar dia yang meminta namanya tidak dikorankan, Kamis (13/7).

Karyawan pun, kata dia, sempat mengeluhkan hal ini ke pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang namun sejauh ini belum ada tanggapan.

“Beberapa waktu yang lalu kami sudah mengadu ke dinas tapi belum ada tanggapan,” tuturnya.
Senada, salah seorang tenaga kerja nonmedis di RSU tersebut mengeluhkan hal yang sama. Menurutnya seluruh tenaga kerja nonmedis seperti office boy dan cleaning service hanya digaji Rp700.000/bulan.

“Iya sudah dua tahun kerja di sini gaji tak naik-naik, masih Rp700.000/bulan,” keluhnya.

Dihubungi terpisah, Kepala Bidang Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jarkasih mengatakan, kewenangan pengawasan ketenagakerjaan saat ini telah diambil alih pihak provinsi melalui Bidang Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV, Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat.

“Jadi saat ini pihak kabupaten tidak lagi memiliki kewenangan dalam hal pengawasan ketenagakerjaan. Karena seperti diatur UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengawasan untuk masalah upah diatur oleh provinsi dan merupakan kewenangan tim pengawas provinsi. Jadi bila ada keluhan terkait upah yang diterima tidak sesuai UMK bisa langsung melapor ke provinsi,” katanya.

Ditemui di RSU Harapan Keluarga salah seorang karyawan bagian HRD belum memberikan komentar dan meminta wartawan langsung menghubungi Wakil Direktur RSU Harapan Keluarga.

“Lebih baik konfirmasinya langsung ke Pak Suryo saja, beliau wakil direktur di sini,” ucapnya.
Namun ketika berusaha ditemui yang bersangkutan tidak berada di tempat. (Aminullah/Nolduanews.com)