HMI Ciamis Minta Pemda Agar Transparan Tentang Perda Toko Modern

0
1 views

CIAMIS – Dalam rangka mengawal kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah agar terealisasi dengan baik, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kabupaten Ciamis mengadakan Audensi dengan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Ciamis, Senin (16/4/2018) di Aula Kantor BPKD Kabupaten Ciamis.

Dalam Audensinya tersebut HMI Cabang Ciamis meminta kepada Pemerintah Kabupaten Ciamis khususnya BPKD selaku pengelola keuangan daerah Kabupaten Ciamis untuk lebih transparan kepada masyarakat, terkait Peraturan Daerah (Perda) tentang kontribusi Toko Modern Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ciamis, baik dalam sektor pajak maupun retribusi.

Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD) HMI Cabang Ciamis Ilham Rahmatuloh mengatakan dari laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) Bupati Ciamis Tahun 2017 tentang Toko Modern, Draf Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) Kabupaten Ciamis Tahun 2017 di dalamnya HMI menemukan adanya ketidak detailan tentang Kontribusi Toko Modern Terhadap PAD Kabupaten Ciamis, baik dalam sektor pajak maupun retribusi.

“Padahal dalam data yang kami dapatkan Jumlah toko modern di Kabupaten Ciamis sebanyak 81 toko modern, secara kajian akademis toko modern ini dirasa mampu memberikan kontribusi terhadap PAD dengan berbagai kajian diantaranya kajian Jumlah Pendapatan pertoko modern,” ujarnya.

Ilham mengatakan dengan adanya hal tersebut HMI Ciamis selaku organisasi mahasiswa islam mengharapkan adanya perhatian khusus Pemerintah Kabupaten Ciamis melalui SKPD yang bersangkutan membuat Peraturan daerah apabila belum adanya perda yang mengatur mengenai toko modern baik secara administrasi ataupun teknis.

“Apabila perda sudah ada yang mengatur tentang toko modern kami menginginkan mengatur mekanisme perpajakan atau retribusi baik dinaikan pajak dan retribusinya demi PAD yang akan berimplikasi terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ciamis,” katanya.

Sementara itu Ketua Umum HMI Cabang Ciamis Hendriawan Firmansyah menambahkan kalaupun Pemerintah Kabupaten Ciamis belum ada perda yang mengatur tentang mekanisme perpajakan atau retribusi,

“Kami mendorong kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis untuk segera membuat perda tersebut, sekaligus mendorong pemerintah untuk merevisi raperda Tahun 2017 tentang penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan,” ujarnya.

Hendri berharap Pemerintah dapat bersinergi dengan masyarakat serta Himpunan Mahasiwa Islam (HMI) dalam rangka mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah terkhusus tentang tentang penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan.

“Kami sangat berharap Pemda bisa bersinergi dengan kami agar bisa mengawal kebijakan dengan baik,” pungkasnya.

Menanggapi hal tersebut Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Ciamis Drs. H. Soekiman sangat mengapresiasi langkah serta upaya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ciamis dalam mendorong Pemerintah dalam peningkatan PAD.

“Saya sangat mengapresiasi sekali terhadap HMI Ciamis dalam mendorong Pemda agar lebih meningkatkan PAD serta banyak sekali potensi yang notabennya untuk meningkatkan pendapatan daerah yang harus dimaksimalkan dan tentunya butuh kerjasama antar pihak juga unsur masyarakat,” ungkapnya. (Ferry/nolduanews.com)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here