HMI Ciamis Pertanyakan Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Ciamis

by -6 views
Kantor Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis

Ciamis – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ciamis mempertanyakan pendapatan retribusi pelayanan kesehatan yang dikelola Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis.

“Ada kejanggalan dalam perhitungan pendapatan dengan fakta pemasukan” ungkap ketua Bidang PTKP Edgar, Rabu (2/10)

Menurut Edgar, Dalam Laporan Ketetangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Ciamis tahun 2018 pendapatan Retribusi Layanan Kesehatan yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis berjumlah RP. 203. 189. 000. Angka ini melebihi target yang dicanangkan sebelumnya RP. 185 juta, atau terjadi kelebihan dari target sebesar 109, 83 %.

Namun begitu Edgar menduga ada manipulasi data antara pemasukan dan angka dipertanggung jawaban.

“Salah satu lumbung retribusi pelayanan kesehatan Dinkes Ciamis adalah Calon jemaah haji yang tiap tahunnya memberangkatkan sekitar 1.100 jemaah. mereka membayar retribusi ke UPTD Labkesda Dinkes Ciamis sekitar Rp. 400.000/ jemaah” ungkap Edgar.

Menurut dia, jika semua jemaah haji memanfaatkan layanan jasa Layanan UPTD Labkesda Dinkes Ciamis, maka uang yang harus disetorkan dalam APBD mencapai Rp. 440 juta. Dan itu belum termasuk dari pendapatan lain.

“Kenapa hanya sekitar Rp. 203 juta saja. Ini ada yang janggal” ujar Edgar seraya memperlihatkan Soft Copy LKPJ 2018.

Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis, H. Rahmat menyatakan, Dinkes Ciamis memang saat ini memiliki 2 UPTD, yakni UPTD Labkesda dan UPTD Apoteker.

Menurut Rahmat, Soal adanya kejanggalan dalam angka antara dugaan pemasukan dan yang tertera di LKPJ 2018 disarankan untuk ditanyakan langsung ke kepala UPTD LABKESDA Ciamis.

Kepala UPTD Labkesda Dinkes Ciamis, . Nani Rohani, SKM membenarkan pemeriksaan jemaah haji Ciamis menggunakan layanan pihaknya. Menurutnya, angka tersebut tidak bisa digeneralisir dengan menghitung jumlah jemaah haji dengan uang yang masuk.

Angka itu menurutnya, dikembalikan sekitar Rp. 160.000 untuk pelayanan ronsen dan EKG kepada pihak ketiga. Selain itu, digunakan juga untuk pembelian bahan habis pakai (BHP) dan bahan laboratorium lainnya karena Biaya Operasional dari Dinkes tidak mencukupi.

“Pemeriksaan Kesehatan jemaah haji juga sudah dikoordinasikan dengan berbagai pihak, diantaranya Kemenag, Komisi IV DPRD dan para ketua KBIH” ujarnya.

Selain dari pemeriksaan para jemaah haji pendapatan UPTD Labkesda juga berasal dari pemeriksaan Air. (Aep/Nolduanews)

Leave a Reply

Your email address will not be published.