KIPP Ciamis Siap Mengawal Pemilu 2019

0
2 views

CIAMIS – Ketua Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kabupaten Ciamis Ilham menyampaikan, sehubungan telah ditetapkannya Partai Politik (Parpol) peserta Pemilu Tahun 2019, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 276 UU Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum.

Yang menyatakan bahwa kampanye dilaksanakan sejak 3 hari setelah ditetapkannya daftar calon tetap (DCT) anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

“Maka dari itu KIPP Kabupaten Ciamis, mengharapkan kepada seluruh Bacaleg untuk mentaati peraturan pemilihan umum,” ujarnya, Senin (6/8).

Ilham mengatakan, apabila terdapat Bacaleg yang tidak mentaati ketentuan tersebut, KIPP Kabupaten Ciamis akan tegas melaporkanya kepada Panwaslu Kabupaten Ciamis.

“Kami tidak akan diam kepada bacaleg yang nakal tidak menaati peraturan, akan kami laporkan langsung ke Panwaslu Ciamis,” pungkasnya.

Bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut peraturan Pemilu Tahun 2019.
1. Kampanye adalah kegiatan peserta Pemilu atau pihak lain, yang ditunjuk oleh peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan Visi, Misi, program atau citra diri peserta Pemilu, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat 35 UU No 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum.

2. Kampanye dilakukan melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye Pemilu kepada umum, pemasangan alat peraga di tempat umum, media sosial, iklan media masa cetak, media masa elektronik, dan internet serta rapat umum. Sebagaimana diatur dalam Pasal 275 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

3. Kampanye dapat dilaksanakan pada 23 September 2018 sampai 13 April 2019, sebagaimana diatur dalam PKPU No. 5 Tahun 2018, tentang perubahan atas PKPU No 7 Tahun 2017, tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019,” ungkapnya.

4. Kegiatan yang mengandung unsur citra diri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dilarang sebelum masa kampanye.

5. Setiap orang atau pihak lain dilarang melakukan pemasangan alat peraga yang meyakinkan pemilih dengan Visi, Misi dan program kepartaian serta memuat lambang partai, nomor urut partai dan Daerah pemilih.

6. Pemasangan alat peraga yang mengandung unsur citra diri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat 35 UU No 7 Tahun 2017, adalah setiap orang atau pihak lain melakukan pemasangan alat peraga yang bertujuan meyakinkan pemilih melalui Visi, Misi, dan program kepartaian atau mengandung unsur peserta pemilu yaitu lambang partai, nomor urut partai dan daerah pemilihan.

(fery/nolduanews.com)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here