Mahasiswa Ciamis Minta Minimarket Ditertibkan

Aksi mahasiswa HMI Cabang Ciamis di gedung DPRD Ciamis Senin (19/9/2016).* FOTO:Ferry

CIAMIS- Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ciamis melakukan aksi unjuk rasa di halaman  kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ciamis Senin ( 19/9/2016).

Dalam aksinya, HMI menuntut Pemkab Ciamis dan DPRD Ciamis menertibkan minimarket yang kini semakin menjamur di kota Ciamis. “Pendirian minimarket atau pasar moderen di Kabupaten Ciamis semakin banyak dan merugikan pedagang kecil dan pasar tradisional,” kata kordinator aksi Jamaludin.

Kata dia, pendirian minimarket atau pasar modern sangat merusak pertumbuhan ekonomi masyarakat kecil, ditambah lagi pendirian minimarket tersebut tidak sesuai peraturan yang berlaku.

Pelanggaran yang dianggap berat adalah lokasi pendirian minimarket yang berdekatan dengan pasar tradisional (melanggar Perbup nomor 5 pasal 5 tahun 2014), tidak ada produk UMKM yang dipasarkan (melanggar perbup nomor 5 pasal 6), tidak memiliki lahan parkir luas dan pelanggaran lainya yang dianggap menimbulkan persaingan yang tidak sehat.

“Makanya kita minta pemerintah mengevaluasi serta menertibkan pasar modern. Selain itu kami minta Pemkab menghentikan segala bentuk izin pendirian minimarket karena jumlah minimarket sudah tida sesuai dengaan rasio penduduk Ciamis,” tegasnya.

Lanjutnya, saat ini banyak minimarket yang buka lebih dari waktu yang telah ditentukan pemerintah, ini jelas merugikan masyarakat kecil terutama pedagang pasar tradisional.

“Coba pemerintah berpihak kepada masyarakat dengan melindungi pasar tradisional agar ekomoni masyarakat bisa stabil. Jika pasar modern terus dibiarkan, maka secara tidak langsung pemerintah telah memiskinkan masyarakat dengan peraturan yang dibuat asal-asalan,” jelasnya.

Aksi ini tambah Jamaludin sebagai bentuk keprihatinan mahasiswa kepada masyarakat kecil.

Sementara itu Ketua DPRD Nanang Permana sangat mengapresiasi dan berterimakasih kepada mahasiswa yang telah memberikan aspirasi dan keprihatinanya terhadap kebijakan pemerintah saat ini.
Diakunya, memang peraturan dan hukum harus tegak dengan jarak yang sama bagi semua pihak.

“Jika kemarin pedagang kaki lima ( PKL ) di trotoar di tertibkan oleh Satpol PP, kenapa minimarket yang buka sampai larut malam tidak ditertibkan,” katanya.

Makanya kedepan pihaknya akan mengevaluasi aturan yang telah dibuat pemerintah agar bisa lebih berpihak kepada masyarakat.(Ferry/NDNews)***