Connect with us

Politics

Mantan Sekum HMI: Penundaan Pelantikan Bupati Hanya Memperlambat Progres Kerja Pemkab Ciamis

Published

on

Foto: Sholihin Susanto mantan Sekretaris Umum HMI Cabang Ciamis Periode 2017-2018.

Ciamis – Polemik tentang penundaan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis terpilih periode 2019-2024 menjadi sorotan banyak pihak, termasuk dari salah satu tokoh masyarakat dan juga merupakan Mantan aktivis yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ciamis periode 2017-2018, Sholihin Susanto.

Menurutnya, penundaan pelantikan Bupati dan Wakil Ciamis ini, hanya akan memperlambat progres kinerja Pemerintah Kabupaten Ciamis yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Ciamis mendatang.

“Bukan hanya berbiacara sosok personal seorang Bupati dan wakil Bupati saja. Akan tetapi lebih jauh dari itu, Ciamis butuh wajah baru, butuh identitas yang jelas,” tuturnya, kepada Nolduanews, Sabtu (23/3).

Solihin mengatakan, melalui janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati Ciamis terpilih. Ia melihat secara objektif banyak program pembaharuan yang Pro-ummat dan rakyat, kalaupun pelantikan dipercepat atau sesuai jadwal yang sudah ditentukan sebelumnya, dirinya sebagai masyarakat akan lebih mudah melihat progresifitas kemajuan di Kabupaten Ciamis.

“Maka sebaliknya jika ada kekurangan, kita akan lebih tanggap untuk mengkoreksi dan mengkritisi program dan kebijakan Bupati terpilih. Saya juga dengar, bahwa akan ada PLH Bupati Ciamis. menurut saya ini justru hanya akan menghambat progres kemajuan Kabupaten Ciamis, pasalnya seorang PLH Bupati tidak punya kebijakan lebih hanya sebatas meneruskan program yang sudah berjalan dipemerintahan,” katanya.

Sholihin menyampaikan, jangan sampai agenda penundaan pelantikan ini dikaitkan dengan urusan politik. Harusnya, Pemerintah Pusat dan Propinsi berpikir dewasa dan lebih bijak. Karena ini tentang Kabupaten Ciamis kedepan, tentang nasib masyarakat Ciamis secara umum yang berharap ada perbaikan di Kabupaten Ciamis.

“Saya bukan bagian dari tim sukses (Timses) salah satu Bupati pada Pilbup 2018, dan sekarang juga bukan bagian dari salah satu Timses Capres, yang saya sampaikan murni gagasan untuk perbaikan dan kemajuan Kabupaten Ciamis kedepannya,” pungkasnya. (Ferry/Nolduanews)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Politics

Ini Kata Herdiat – Yana Terkait Penundaan Pelantikan Bupati -Wakil Bupati Ciamis

Published

on

Bupati dan Wakil Bupati Terpilih H.Herdiat Sunarya dan Yana D. Putra. Foto: Istimewa

CIAMIS Terkait penundaan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis terpilih H.Herdiat Sunarya -Yana D Putra yang menjadi polemik dan menimbulkan reaksi masyarakat serta koalisi partai pengusung. Akhirnya Bupati terpilih H.Herdiat Sunarya dan Wakil Bupati Ciamis Yana D Putra angkat bicara.

“Pelaksanaan pelantikan kami mengikuti apapun keputusan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Gubernur Jawa Barat. Dilantik kapan saja kami siap,,” tegas H.Herdiat saat dihubungi disela-sela acara bakti sosial dan khitanan masal di Cipaku, Ciamis, Minggu (31/3).

Yang jelas, lanjut H.Herdiat didampingi Yana D Putra, menyatakan kapanpun pelantikannya, masa jabatan bagi Bupati-Wakil Bupati Ciamis terpilih hasil Pilkada serentak 2018 tetap 5 tahun.

Pasangan Herdiat-Yana mengucapkan terimakasih dan rasa hormat kepada Partai Politik (Parpol) pengusung, relawan, simpatisan dan warga Kabupaten Ciamis, yang telah memperjuangkan agar pelantikan dilaksanakan sesuai jadwal semula.

Namun demikian, demi kondusivitas, H.Herdiat mengajak kepada semua masyarakat untuk nenerima apapun keputusan  pemerintah pusat maupun provinsi Karena, bagi Herdiat-Yana kesejukan dan kondusivitas Ciamis lebih penting.

“Dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada Parpol pengusung dan warga Ciamis, mari belajar bersabar dan legowo dan tidak perlu bereaksi berlebihan  serta bisa menahan diri”ungkap H.Herdiat.

Sehingga bisa bersama-sama menyukseskan pesta demokrasi Pilpres dan Pileg dengan aman, kondusif, lancar dan terkendali.

“Diundur ataupun tidak diundur  itulah yang terbaik dari Allah dan mudah-mudahan menjadi yang terbaik bagi warga tatar Galuh Ciamis,” ungkap H.Herdiat

Tak bisa dipungkiri memang keinginan warga Ciamis agar pelantikan dilaksanakan sesuai jadwal sebelumnya sangat  dipahami, karena warga Ciamis sudah menunggu sampai 10 bulan.

Sebelumnya diketahui bersama, pelantikan Bupati dan wakil Bupati terpilih telah dijadwalkan akan dilantik pada tanggal 7 April  mendatang namun Gubernur Jabar Ridwal Kamil memutuskan menunda pelantikan  berdasarkan surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bernomor 131/2473/SJ berisi penundaan pelantikan yang semula 7 April 2019 menjadi setelah pemilu 2019. Alasan penundaan disebutkan demi kondusivitas.

Penundaan tersebut menimbulkan polemik, banyak warga, simpatisan dan Parpol pengusung di Ciamis protes. Mereka meminta agar pelantikan dilaksanakan sesuai jadwal semula, 7 April 2019.

Sejumlah Parpol pengusung yakni PKS, Gerindra dan PAN,PBB melakukan protes, agar pelantikan dilaksanakan sesuai jadwal. Akademisi dan elemen masyarakat ikut bereaksi dengan memasang sejumlah spanduk penolakan penundaan pelantikan.(Feri/Nolduanews)

Continue Reading

Politics

BEM IAID Pertanyakan Kinerja KPU Ciamis

Published

on

Foto: Ilham Nur Suryana Ketua BEM IAID Ciamis. Foto: istimewa

Ciamis, (nolduanews.com) – Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) IAID Ciamis, Ilham Nur Suryana pertanyakan kinerja KPU, mengingat masih banyaknya masyarakat di pelosok Kabupaten Ciamis yang belum mengetahui bangaimana tata cara memilih.

“Maka dari itu saya mempertanyakan kinerja KPU Ciamis sudah seberapa jauh dalam melaksanakan kinerjanya selaku Penyelengara PEMILU, melihat masih banyak yang memang tidak mengetahui program KPU khususnya dalam bidang sosialisasi ke masyarakat. mengingat kondisi masyarakat Ciamis dengan Total DPT di Kab. Ciams sejumlah 939.911, dari 27 kecamatan, 265 Desa/Kelurahan, dan 4.362 TPS.” Ungkapnya saat di temui media, Minggu (24/3/2019).

Ilham menyatakan bahwa KPU Ciamis perlu adanya keterbukaan informasi perihal kinerja KPU untuk menjadi bahan evaluasi berbagai pihak.

“Diperlukan adanya keterbukaan informasi publik mengenai kinerja KPU Ciamis patut di pertanyakan, sehingga bisa menjadi bagian dari pada evaluasi semua pihak dalam rangka mensukseskan pemilu”. Ungkapnya.

Ilham juga mempertanyakan sejauh mana kinerja KPU Ciamis dalam menjalankan kinerjanya selaku penyelenggara pemilu.

“Kalaulah berbicara Regulasi memang betul PEMILU itu merupakan tanggung jawab bersama akan tetapi pubilk perlu tau, sudah sejauh mana KPU Ciamis dalam menjalankan Kinerjanya selaku penyelengara PEMILU. Ketika KPU Ciamis memberikan alasan terkait kinerjanya Secara manusiawi pasti memiliki Keterbatasan baik Secara Regulasi & Anggaran, Keterbukaan Informasi Publik inilah yang nantinya menjadi bahan pemahan publik, untuk memberikan masukan & solusi alternatif dalam mensuksekan PEMILU 2019”. Pungkas Ilham sebagai penutup. ATA/Nolduanews

Continue Reading

Berita

Ketua DPD PKS: Kami Menolak Tegas Terkait Penundaan Pelantikan Bupati

Published

on

Ketua DPD PKS sedang memimpin konfrensi pers terkait pernyataan sikap penundaan pelatikan Bupati Ciamis dikantor DPD PKS Kabupaten Ciamis, Jumat (22/03/2019). Foto: Istimewa

Ciamis– “Sebagai partai pengusung Bupati Herdiat – Yana kami menolak dengan tegas terkait penundaan pelantikan bupati Ciamis,”. Demikian disampaikan Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera Dede Herli pada saat konfrensi pers terkait pernyataan sikap penundaan pelatikan Bupati Ciamis dikantor DPD PKS Kabupaten Ciamis, Jumat (22/03/2019).

Dalam hal ini DPD PKS Ciamis pun mengeluarkan surat petisi penolakan penundaan pelantikan bupati Ciamis yang nantinya akan di sampaikan ke gubernur Jawa Barat dan Kementrian Dalam Negeri.

“Setelah konfrensi pers dilakukan kami langsung menuju gedung DPRD Ciamis untuk menyampaikan surat petisi ke pimpinan DPRD,” ujarnya.

Dikatakan Dede, pengunduran ini diduga ada indikasi pelanggaran perundang – undangan sehingga sangatlah tidak objektif dengan alasan kondusifitas menjelang Pilpres 2019.

Dede menilai adanya wacana digantikan oleh Pejabat sementara yang hanya berlaku 2 bulan itu akan tidak efektif.

“Berdasarkan jadwal, pelantikan bupati itu tanggal 7 April 2019. Jadi buat apa harus repot-repot melantik pejabat sementara yang hanya untuk 2 bulan,” tegasnya.

Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Ciamis Nanang Permana mengaku baru pagi ini menerima surat edaran dari gubernur. s

“Hari ini juga kami akan melakukan rapim untuk membahas terkait penundaan pelantikan bupati,”pungkasnya. (Ayu/ Nolduanews.com)

Continue Reading

Trending

%d bloggers like this: