NPHD Terlambat Ditandatangani, Tahapan Pilkada di Sumedang Terhambat

Bupati Sumedang Eka Setiawan menandatangani MPHD bersama KPU Sumedang di Gedung Negara, Sumedang. (Aminullah/NDNews)

SUMEDANG-Akhirnya setelah lama tertunda, Naskah Perjanjian Daerah (NPHD) anggaran Pilkada 2018 bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumedang ditandatangani oleh Pemkab Sumedang, Selasa (18/7).

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumedang Edi Askari megakui jika keterlambatan penandatanganan NPHD ini membuat tahapan Pilkada dan Pilgub 2018 di Sumedang jadi terhambat.

“Meski terlambat, kami berharap penyelenggaraan pemilukada 2018 di Sumedang sukses. Keterlambatan itu, karena memang ada masalah teknis terkait anggaran,” ujarnya saat penandatanganan bersama NPHD antara Pemkab Sumedang dengan KPU Sumedang di Gedung Negara Sumedang, Selasa (18/7).

Edi menjelaskan, keterlambatan ini terjadi karena KPU Sumedang mengusulkan agar anggaran hibah dari Pemkab Sumedang bisa lebih besar, sementara anggaran yang ada di Pemkab Sumedang juga terbatas.

“Oleh karena itu, terkait masalah anggaran ini kami berharap KPU juga bisa mengeluarkan anggaran secara efisien,” tuturnya.

Bupati Sumedang Eka Setiawan mengatakan, meski anggaran terbatas, diharapkan Pilkada 2018 akan sukses seperti pilkada sebelumnya.

“Saya merasa bersyukur Pilkada 2013 kemarin berjalan baik dengan jumlah partisipasi yang bagus. Dan mudah-mudahan tahun ini juga bisa berjalan sukses. Saya ingin semua pihak bisa bekerja sama. Sehingga pilkada nanti, Sumedang bisa berjalan dengan aman dan terkendali,” ucapnya.

Di tempat yang sama, Ketua KPU Sumedang Hersa Santosa menyatakan jika anggaran Pilkada 2018 terjun bebas dari yang sebelumnya diajukan oleh KPU Sumedang. Semula, kata dia, KPU Sumedang mengajukan anggaran untuk Pilkada 2018 sebesar Rp46 miliar. Namun, anggaran tersebut dirasionalisasi Pemkab Sumedang menjadi Rp39 miliar.

Anggaran itu kembali dirasionalisasi menjadi Rp32 miliar setelah KPU Sumedang melakukan rapat koordinasi dengan Pemkab Sumedang dan DPRD Sumedang.

“Dengan total anggaran Rp32 miliar itu, mau tidak mau, KPU Sumedang melakukan penyesuaian untuk anggaran Pilkada 2018,” terang Hersa.

Sebelumnya, lanjut Hersa, dari rasionalisasi anggaran tersebut, KPU Sumedang sempat memperjuangkan agar anggaran Pilkada tetap sesuai dengan yang telah diajukan. Namun upaya tersebut sia-sia karena ketersediaan anggaran di Pemkab Sumedang tidak mencukupi.

“Sempat terjadi perdebatan sebelumnya, karena terus berupaya memperjuangkan kebutuhan kami. Tapi pemda juga tetap mempertahankan karena ketersediaan anggarannya hanya segitu. Ya akhirnya mau tidak mau kami harus terima dan menggunakan anggaran yang ada sebaik mungkin,” katanya. (Aminullah/Nolduanews.com)