Sejumlah Saksi Kasus Dugaan Korupsi Retribusi Tower Rp700 Juta Diperiksa

Kasat Reskrim AKP Dede Iskandar

SUMEDANG-Satreskrim Polres Sumedang meminta BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) untuk segera turun ke Sumedang.
Permintaan itu sudah disampaikan secara resmi oleh Polres Sumedang kepada BPKP untuk mengetahui total kerugian negara dari kasus dugaan korupsi retribusi tower tahun 2014.

Menurut informasi, total kerugian negara akibat retribusi tower yang tidak disetorkan oleh oknum pejabat di Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo) tahun 2014 tersebut lebih dari Rp700 juta.

Kapolres Sumedang AKBP Hari Brata melalui Kasatreskrim AKP Dede Iskandar mengungkapkan, kasus dugaan korupsi retribusi tower tersebut saat ini masih terus didalami oleh pihaknya.

“Saat ini prosesnya masih terus berjalan dan masih dalam lidik (penyelidikan),” ujarnya, Jumat (14/7/17).

Belum lama ini, kata dia, selain telah memeriksa sejumlah saksi, pihaknya pun telah meminta bantuan BPKP untuk menghitung total kerugian negara yang ditimbulkan akibat tidak disetorkannya retribusi tower tahun 2014 tersebut ke kas negara.

“Setelah keluar hasil audit dari BPKP, hasil audit itu akan kami jadikan dasar untuk proses pengungkapan kasus dugaan korupsi ini,” tuturnya.

Ditemui terpisah, Kepala Inspektorat Kabupaten Sumedang Subagio mengatakan, sejauh ini pihaknya belum menerima permintaan audit atas kasus tersebut dari Polres Sumedang.

“Kami belum menerima permintaan dari pihak manapun untuk melakukan audit atas kasus tersebut. Jika Polres Sumedang mengajukan permintaan auditnya ke BPKP itu tidak masalah karena Undang-Undang mengatur seperti itu, permintaan audit bisa ke Inspektorat bisa juga langsung ke BPKP,” katanya. (Aminullah/Nolduanews.com)