Tentang Hak Angket DPR ke KPK, Sebaiknya Diselesaikan di PTUN

Dosen Senior Fakultas Hukum Universitas Galuh Ciamis, H. Endang Supriatna, SH, M.Si

Ciamis – Kisruh antar lembaga DPR dan KPK yang menyeret dua lembaga ini pada wilayah konflik kepentingan, sebaiknya diselesaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Hal tersebut dikatakan dosen senior Universitas Galuh Ciamis, Endang Supriatna, SH, M.Si, Rabu (27/09) kepada Nolduanews.com di kantor KONI kabupaten Ciamis.

Menurut Endang, ketidakpuasan berbagai pihak terhadap standar operasional pelayanan (SOP) KPK yang memicu kontradiktif persoalan hukum dalam menangani kasus korupsi sangat tidak elok ditarik ke wilayah politik, dengan dibentuknya Pansus hak angket DPR.

“Persoalan hukum di negara hukum harus diselesaikan melalui mekanisme hukum. Ketidakpuasan terhadap sop KPK bisa diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara” kata Endang.

Ia mencontohkan, belum adanya dasar hukum OTT dan Penyadapan yang selama ini dijadikan andalan KPK dalam menangkap pelaku korupsi, dapat dibatalkan oleh PTUN, jika memenuhi unsur pelanggaran KUHAP.

Kata dia, penyadapan dan OTT yang dilakukan oleh KPK sebenarnya bukan tujuan tapi sarana saja untuk tujuan penegakam hukum. Karenanya, bukan lembaganya yang harus dibubarkan tetapi SOP nya yang harus diluruskan agar sesuai dengan aturan hukum.

Lanjut dia, jika diperlukan untuk kepentingan pemberantasan korupsi,
jika tidak ada UU penyadapan misalnya, presiden dapat membuat Perpu. Nantinya Perpu ini menjadi pijakan hukum KPK untuk kepentingan pemberantasan korupsi.

Endang menilai, keberadaan KPK sebagai lembaga anti rasuah perlu dipertahankan. Hanya saja dalam tindakannya harus dibarengi oleh perangkat aturan yang mendukung kegiatannya.

“Sehingga keberadaan KPK tidak mudah untuk dilemahkan, atau malah dibubarkan karena kinerjanya justru tidak didasarkan pada aturan hukum yang ada” pungkasnya. (aep/nolduanews)