Transparansi Pengeloaan Dana Infak Umat oleh Baznas Ciamis

Oleh : Hernawan  *)

Beberapa hari kebelakang ramainya pembicaraan mengenai surat edaran Baznas no 89/BAZNAS/KAB/V/2017 tentang himbauan infaq dengan nominal 2000 per-jiwa dan di tanda tangani langsung oleh Bupati Ciamis,surat Bupati Ciamis no 400/501-Kesra. ini menjadi polemik di kalangan masyarakat kabupaten Ciamis.

Menurut hemat saya pertama infaq dalam pemahan saya adalah bersipat sukarela tanpa ada paksaan ataupun nominal yang di tetapkan, kedua informasi surat edaran ini tidak merata ke seluruh masyarakat kabupaten ciamis dan hasilnya banyak yang tidak tahu dan banyak timbul pertanyaan dari masyarakat .

Dalam surat edaran BAZNAS tersebut yang di himbaukan nominal infaqnya sebesar 2000  rupiah ini , alokasi dari 2000 Rupiah tersebut: 1000 masuk kepemerintah untuk dan akan di kelola langsung oleh BAZNAS untuk program Ciamis sejahtera, Ciamis peduli, Ciamis Agamis.

Saya pikir pemerintah melalui BAZNAS sudah berniat baik dengan adanya infaq dengan nominal 2000 rupiah ini tapi kenapa masih banyak polemik di masyarakat . dalam pandangan saya, tidak meratanya informasi dan tidak adanya transparansi dari pihak BAZNAS maupun pemerintah Kab.Ciamis karena apa?. Ini bukan masalah nominal kecil apabila 2000 dikalikan jumlah pendudukan Kab Ciamis yang berjumlah kurang lebih sekitar 1.7 juta jiwa silahkan hitung sendiri.

Karena masalah ini harus di imbangi dengan keterbukaan Informasi publik sesuai dengan aturan UU no 14 tahun 2008 sudah di atur dan saya pikir UU KIP sangat baik untuk mengahalau miss Komunikasi antara pemerintah dan masyarakat , dan masyarakat  tidak dapat Informasi ini dari pemerintah atau pun dari pihak penyelenggara yaitu BAZNAS sendiri.

Pertama tidak adanya informasi keuangan yang di peruntukan untuk kesejahteran, Ciamis peduli, dan Ciamis agamis itu pengalokasiannya atau rinciannya berapa? ,kedua kegiatan seperti apa yang akan dilaksanakan dari pengumpulan Infaq itu dan masyarakat tidak tahu tau Inforamsi secara komprehensif mengenai himbauan infaq ini. Sebenarnya apa susah UU KIP di implementasikan sekarang sudah zaman teknologi bisa melalui interner,media sosial, ataupun media cetak,baliho atau sosialisasi secara langsung.

Saya pikir dengan pengimplementasian UU KIP no 14 tahun 2008 ini, masyarakat tidak akan menimbulkan berapa ribu pertanyaan dan kecurigaan ,jangan hanya mengumpulkan infaqnya saja tapi harus sesuai pengalokasiaannya sekaligus harus Transparansi karena masyarakat sudah memberikan kepercayaan terhadap pelayan yaitu kepada pihak penyelenggara yaitu BAZNAS dan di Nahkodai oleh Bupati ciamis.

Dengan menjungjung tinggi Transparansi dan keterbukaan ini di harapkan sesuai dengan Ciamis ke depan yang termaktub dalam surat edara Untuk memperkuat Ciamis sejahtera, Ciamis Peduli, Ciamis Agamis dan Ciamis  Bebas Korupsi.

*) Hernawan
Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa IAID Ciamis
Anggota Lembaga Pers Mahasiswa Islam
Anggota HMI Cabang Ciamis

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here