Wabup Ciamis Himbau Pengelolaan Keuangan Desa Mesti Transparan

Wakil Bupati Ciamis saat memberikan materi kepada peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Desa (Sekdes dan operator Desa) Selasa (27/9/2016) di Aula DPPKAD Ciamis.*FOTO:Cok

CIAMIS Setiap pemerintahan Desa di Kabupaten Ciamis mesti melaksanakan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan Desa. Kades maupun Sekretaris Desa harus memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang berapa jumlah anggaran bantuan dari pemerintah dan penggunaanya untuk apa saja. Jangan sampai, muncul kecurigaan dari masyarakat akibat Desa yang tidak bertindak transparan.

Demikian disampaikan Wakil Bupati Ciamis H Oih Burhanudin saat memberikan materi kepada peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Desa (Sekdes dan operator Desa) Selasa (27/9/2016) di Aula DPPKAD Ciamis.

Wabup Ciamis Oih Burhanudin

“Prinsip transparansi anggaran harus dilaksanakan melalui penyampaian informasi kepada masyarakat, agar tidak terjadi miskomunikasi dan fitnah dari masyarakat terhadap pemerintahan Desa,” ujarnya.

Menurut Oih, jika muncul fitnah atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah Desa, maka masyarakat bisa saja apatis terhadap pemerintah Desa dan program-program pemerintah. Yang pada akhirnya bisa mempengaruhi terhadap jalanya pemerintahan mulai dari tidak mau bayar pajak atau sulit jika diajak gotong royong.

“Maka dari itu saya minta sosialisasikan dengan benar setiap bantuan dari pemerintah kepada masyarakat, lewat rapat-rapat atau pengumuman di papan informasi,” ujar Ketua DPC PDIP itu.

Kata dia, Bintek peningkatan kapasitas aparatur Desa ini penting dilakukan, sebagai suatu terobosan untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa sebagai pelayan masyarakat. Pelayanan terhadap masyarakat lanjut H Oih, bisa ditunjukan dengan mengadvokasi masyarakat tidak mampu yang dalam kesulitan misalnya sulit berobat karena tidak punya Kartu Indonesia Sehat (KIS).

“Aparat Desa wajib membantu masyarakat tersebut dengan mendaftarkan ke Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LTPKD) Ciamis agar bisa mendapat kartu Waluya sebagai jaminan kesehatan yang biayanya ditanggung Pemerintah Daerah,” jelasnya.

Maka dari itu tambah Oih, aparat Desa juga mesti rutin mensosialisasikan program-program pemda Ciamis utamanya program LTPKD, ada kartu waluya untuk kesehatan, walagri untuk kesejahteraan dan calakan untuk pendidikan. Masyarakat yang benar-benar tidak mampu tentu akan diakomodir setelah diverifikasi terlebih dahulu.(Cok/NDNews)***